Di bidang infrastruktur, dana hasil tax amnesty, baik berupa uang tebusan maupun dana repatriasi, bisa dialokasikan untuk berbagai proyek infrastruktur. “Bisa saja gabung ke BUMN untuk bangun pelabuhan, airport, jalan tol, dan pembangkit listrik,” kata Jokowi dalam sosialisasi kebijakan
pengampunan pajak di Medan, Kamis (21/7), seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet.Presiden menambahkan, pembangkit listrik kelak bisa memakai batubara, tenaga air, panas bumi, serta gas. Indonesia pun dalam lima tahun ke depan membutuhkan pasokan listrik 35 ribu Mega Watt (MW). Kebutuhan pendanaannya sangat besar.
Pembangunan infrastruktur yang juga membutuhkan pendanaan adalah transportasi massal di di dalam kota, termasuk mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT). Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bisa menyediakan Rp 1.500 triliun. Karena itu, pemerintah berharap program tax amnesty bisa menutup kekurangan kebutuhan anggaran yang mencapai Rp 3.400 triliun.“Kalau infrastruktur rampung, pertarungannya (kompetisi) bisa kita mulai,” ujar Jokowi. Dengan ketersediaan infrastruktur, biaya logistik dan transportasi akan lebih murah. Saat ini, biaya dua pos itu di Indonesia lebih mahal 2,5 kali lipat dibandingkan Singapura dan Malaysia.
Di sisi lain, dana repatriasi hasil tax amnesty yang belum bisa diinvestasikan langsung bisa ditempatkan terlebih dahulu di instrumen investasi, seperti surat berharga negara. Sementara itu, ada 18 bank yang juga siap menampung dana itu dengan menyiapkan instrumen deposito, tabungan dan giro.Untuk sektor swasta, Jokowi menjelaskan, dana bisa diinvestasikan secara langsung maupun untuk membeli obligasi syariah dan obligasi konvensional di pasar modal, di industri nonbank, asuransi, maupun produk dana pensiun. Meski begitu, Jokowi mempersilakan pemilik uang untuk berpartisipasi dalam investasi langsung, jika memang sudah menempatkan aset pada instrumen investasi portofolio.
“Tidak ada yang rugi, karena kalau investasi masuk, pasti ada untungnya,” ujar Presiden.
