“Karena tanah beres dan geologi tidak masalah, jadi bisa dikerjakan lebih cepat,” kata Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono
di kantornya, Jumat, 22 Juli 2016.
Selain itu, Basuki melanjutkan, dana untuk pembangunan Bendungan Rakmano sudah mencukupi. Pembangunan infrastruktur ini memerlukan investasi Rp 782 miliar, yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Baca: PUPR Siapkan Proyek Infrastruktur untuk Tampung Dana Repatriasi).Prose pembangunan yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. tersebut sudah mencapai 51 persen dari target 16 persen.
Lebih lanjut Basuki menuturkan bendungan lainnya yaitu Bendungan Kuwil di Sulawesi Utara telah melewati tahap penandatanganan kontrak. Sementara itu lelang untuk Bendungan Leuwikeris di Jawa Barat akan dilaksanakan pada Agustus mendatang.
Begitu pula dengan Bendungan Sukoharjo di Lampung serta Bendungan Cipanas di Jawa Barat. Selain itu, penetapan lokasi untuk Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Jawa Barat sudah dilakukan dan telah memasuki proses tender.
Menurut Basuki, tidak menutup kemungkinan adanya pembangunan bendungan lain yang juga dipercepat. Untuk bisa selesai lebih awal, ada dua syarat utama. Pertama, lahan tersedia. Kedua, kondisi tanah dan geologi memungkinkan. (Baca: Anggaran Dipangkas, Proyek Pembangunan 700 Rusun Tahun Ini Tertunda).
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum Danis H. Sumadilaga menyebutkan ada satu proyek yang juga dipercepat, yaitu pembangunan Bendungan Taju dan milai di Nusa Tenggara Barat.
Bendungan yang dikerjakan oleh PT Nindya Karya (Persero) ini diharapkan rampung pada 2018 atau maju satu tahun dari target dalam kontrak, yaitu 2019. “Untuk Tanju dan Mila, progressnya sudah 19 persen dari target 16 persen,” ujar Danis.
Meski demikian, pemerintah pun menyatakan ada proyek yang tertunda, yaitu pembangunan Bendungan Bajulmati di Jawa Timur. Target penyelesaian pembangungan diperpanjang karena adanya pembengkakan biaya, dari Rp 87 miliar menjadi Rp 260 miliar. (Baca: Dua Kementerian Dapat Hibah Barang dari Jepang).
